Public Statement

Pernyataan Sikap PPHKI Terkait Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

 

 ps4

 

Menyikapi insiden pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 mengenai penolakan terhadap pendirian gereja Santa Clara di Kotamadya Bekasi Utara, maka kami, Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PPHKI) memandang perlu untuk menyatakan sikap kami, sebagai berikut:

 

  1. Kami meyakini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk oleh perjuangan para pahlawan yang beragam latar belakang suku, bangsa dan agama serta oleh komitmen teguh para pendiri bangsa (founding fathers) bukan untuk sewindu tapi bertujuan bernegara selama-lamanya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Almarhum Ir. Soekarno (Proklamator, Presiden Pertama dan Pahlawan Indonesia);
  2. Kami meyakini bahwa Indonesia bukan milik satu suku, bukan milik satu agama, bukan milik satu ras, dan bukan milik satu golongan, tetapi milik semua Warga Negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke;
  3. Kemerdekaan untuk memeluk agama serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya adalah hak setiap Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945);
  4. Tata cara pendirian rumah ibadat yang diatur oleh Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 kerap dijadikan alasan oleh kelompok-kelompok intoleran untuk mendemonstrasikan sikap pengekangan dan tindakan intimitidatif terhadap kebebasan beragama umat Kristiani di Indonesia, dalam hal ini jemaat gereja Santa Untuk itu, kami meminta agar pemerintah segera meninjau kembali Peraturan Bersama tersebut;
  5. Kami berterima kasih atas ketegasan sikap Walikota Bekasi, Kepolisian Republik Indonesia dan Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Bekasi, serta warga masyarakat di sekitar Gereja Santa Clara, yang selama ini menghormati keberadaan dan kegiatan ibadat Gereja Santa

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengasihi kita semua yang senantiasa mengupayakan kedamaian dan kebebasan beragama di Indonesia.

Jakarta, 7 April 2017

Hormat kami,

Pengurus Pusat – Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia

ps3